NEWS FLASH

Informasi Umum

Drs H Abdul Karim Msi ; Analisa Dan Evaluasi Jabatan Bukanlah Merupakan Analisa Pribadi Atau Individ

Anjab Wujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif

Humas Pemkab Nunukan | Rabu, 02 Oktober 2013 - 13:22:58 WIB | dibaca: 1669 pembaca

Asisten Admnistrasi Drs H Abdul Karim Msi saat membuka sosialisasi analisis jabatan seluruh Satuan di ruang VIP lantai IV kantor Bupati Nunukan, Rabu (2/10).

Nunukan – Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pegawai khususnya penyusunan formasi yang rasional dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, penyusunan analisa jabatan (Anjab) yang dapat diintegrasikan dengan analisa beban kerja harus dapat membantu dan memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan manajemen organisasi khususnya tata kerja dan pembagian tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas yang lebih jelas, analisa jabatan harus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan organisasi dan tata laksana, hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hj Asmah Gani melalui Asisten III bidang Administrasi Drs H Abdul Karim Msi dalam acara Sosialisasi Analisi Jabatan yang digelar di ruang VIP lantai IV kantor Bupati Nunukan dibilangan jalan Sei Jepun, Rabu (2/10) yang dihadiri oleh Ketua PKPA2 III Lembaga Administrasi Negara, Dr Meiliana SE MM.
”Dalam rangka penataan kepegawaian, tentunya kita membutuhkan informasi dasar yang berkenaan dengan jabatan yang diperoleh melalui analisis jabatan. oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis jabatan yang  bertujuan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada disetiap unit kerja yang selanjutnya dirumuskan atau diformulasikan menjadi jabatan,” ungkapnya.
Dikatakan, dengan adanya penyelenggaraan sosialisasi analisis jabatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan dari seluruh peserta, dalam rangka melaksanakan analisa jabatan di masing-masing SKPD, yang pada akhirnya dapat dimanifestasikan dalam penyusunan formasi dan uraian tugas jabatan dilingkup organisasi SKPD masing-masing. dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik pemerintah telah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
”Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dimana salah satu fokus terpenting pencapaian sasaran reformasi birokrasi itu adalah penataan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ),” ujarnya.
Abdul Karim menegaskan analisa dan evaluasi jabatan bukanlah merupakan analisa pribadi atau individu personel dalam jabatan, tetapi merupakan analisa teknis berkenaan dengan karakteristik jabatan tersebut. analisa jabatan seharusnya memuat informasi yang akurat tentang nama dan karakteristik jabatan, uraian tugas dan kegiatan, wewenang dan tanggung jawab, kedudukan dan pola hubungan kerja, perangkat pendukung yang diperlukan, dimensi dan resiko jabatan. hasil analisa jabatan atau rumusan jabatan dijadikan dasar untuk melakukan berbagai kegiatan manajemen dibidang kepegawaian diantaranya untuk menyusun peta jabatan.
”Dari peta jabatan tersebut bersama-sama dengan hasil analisis beban kerja dapat disusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan. dengan demikian, kegiatan analisis jabatan dan analisa beban kerja menjadi mutlak dilakukan oleh semua instansi pemerintah dalam upaya memperoleh komposisi kelembagaan dan jumlah pegawai negeri sipilnya,” tegasnya.(hms-ayu)