NEWS FLASH

Pembangunan

Urus Dokumen Lingkungan, BLHD Fasilitasi Pemilik Hotel

Humas Pemkab Nunukan | Rabu, 11 Desember 2013 - 16:28:01 WIB | dibaca: 2230 pembaca

DALAM PROSES: Sejumlah hotel tak berizin mulai mengurus dokumen lingkungan yang menjadi syarat mutlak penerbitan izin usaha perhotelan. BLHD merilis dari sekian banyak hotel melati yang menyusun dokumen lingkungan, baik di Nunukan maupun Sebatik, satu diantaranya masih dalam proses. (10/12/2013)

NUNUKAN – Awal februari lalu, Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) Nunukan sempat melakukan

pendataan dan razia hotel tak berizin. Alhasil,

saat itu Satpol PP menemukan sebanyak 12 dari 15

hotel di Nunukan dan Sebatik tak memiliki izin.
Belasan hotel tak berizin akibat belum adanya

dokumen lingkungan yang menjadi syarat mutlak dalam

setiap penerbitan izin usaha hotel. Badan

Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

(BKPMPT) bersama Badan Lingkungan Hidup Daerah

(BLHD) dan sejumlah instansi teknis lainnya

akhirnya memberi lampu hijau kepada para pemilik

agar dapat mengurusi dokumen lingkungan mereka.
Kasubid Perizinan Perhubungan Kominfo dan Eenergi

Sumber Daya Mineral (ESDM) di Badan Koordinasi

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT)

Nunukan, Christina Tangkeallo ST menyebutkan dari

sekian banyak hotel yang menjalankan kegiatan

usaha, satu diantara telah memiliki izin, empat

hotel lainnya sementara masih dalam proses.
“Kalau dari kami, baru terbit satu. Ada empat yang

dalam proses. Tepatnya Peraturan Daerah nomor

5/2010 tentang izin usaha hotel dan penginapan.

Yang membuat izin lama, persyaratannya tidak

terpenuhi Studi kelayakan tidak ada, sehingga izin

usahanya tidak bisa terbit,” jelasnya.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun

2010 pasal 2 berbunyi bagi usaha yang telah

memiliki izin usaha, atau kegiatan tapi belum

memiliki dokumen lingkungan hidup wajib menyusun

DELH.
Dalam kurun waktu 26 tahun sejak terbitnya

Peraturan Pemerintah nomor 29/1986 terdapat 17

tahun didalamnya diberikan kesempatan untuk

melakukan pemutihan. tahun 1986 dengan nama SEMDAL,

kemudian tahun 1999 dengan terbitan PP 27/1999

pelaksanaan SEMDAL distop dan diberlakukanlah DPL

yang selama 3 (tiga) bulan. Dari 1999 sampai dengan

2007, tidak ada lagi pemutihan.
Di 2007 pemerintah mengeluarkan kebijakan, berupa

DPPL sampai dengan 2009. Tahun 2009 memasuki masa

peralihan terbitlah permen 14/2010. Yang wajib

AMDAL menyusun DELH, yang wajib UKL UPL menyusun

DPLH paling lama sampai 3 oktober 2011.
“Masalahnya seperti itu, tapi kita rembuk dan duduk

bersama. Kita fasilitasi agar mereka urus dokumen,

mereka gak bayar, kecuali ke yang memberi jasa

penyusunan dokumen itu,” kata Sekretaris BLHD

Nunukan, Jaya Martom yang ditemui diruang kerjanya,

kemarin (10/12).
Ditambahkan, dari seluruh hotel dan penginapan yang

ada. Satu diantaranya masih dalam proses.
“Semuanya sudah hampir selesai. Itu kendalanya

karena usahanya bukan hotel saja, tapi diatasnya

ada sarang burung. Memang butuh waktu, karena

usahanya ada dua,” tandasnya. (hms)