NEWS FLASH

BPPD

Humas Pemkab Nunukan | Kamis, 03 September 2015 - 07:08:11 WIB | dibaca: 3759 pembaca

PROFIL BADAN PENGOLAHAN PERBATASAN DAERAH


A. SEJARAH SINGKAT KECAMATAN NUNUKAN
    Jauh sebelumnya Nunukan hanya satu Kecamatan yang terdiri dari 2 Kelurahan, disetiap Kelurahan Nunukan diliputi oleh hutan belantara yang keadaan geografisnya terdiri dari daratan, rawa-rawa dan tanah perbukitan yang cocok untuk lahan pertanian kering dan basah. Sewaktu selesai konfrontasi Indonesi Malaysia maka Kecamatan Nunukan dibagi menjadi dua (2) Desa yaitu:
1.    Desa Nunukan Barat
2.    Desa Nunukan Timur
Kemudian berkembang pesat diberbagai bidang baik bidang pembanguna maupun    perkembangan jumlah penduduk yang berakibat tahun demi tahun mengalami pemekaran RT, kemudian pemekaran Desa dan kemudian lagi berkembang menjadi  pemekaran Kelurahan, Pemekaran Kecamatan, pemekaran Kabupaten dan akhirnya pemekaran Provinsi kaltara.

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN

Pada mulanya Nunukan terbentuk menjadi Kabupaten dengan 5 Kecamatan yang diatur pada Undang-Undang Nomor:47 Tahun 1999, dengan demikian maka sekretariat Daerah terbentuk yang didalamnya terdiri dari beberapa bagian Yaitu :
1.    Bagian Hukum
2.    Bagian Ekonomi
3.    Bagian Organisasi
4.    Bagian Umum
5.    Bagian Humas dan Protokol
6.    Bagian Kesra
7.    Bagian Pertanahan
8.    Bagian Pemerintahan
9.    Bagian Pembangunan


Diakhir perkembangan dengan segala kemajuan pada pada Tahun 2008 maka sekretariat bertambah lagi satu bagian yaitu;
1.    Bagian Hukum
2.    Bagian Ekonomi
3.    Bagian organisasi
4.    Bagian Umum
5.    Bagian Humas dan Protokol
6.    Bagian Kesra
7.    Bagian Pertanahan
8.    Bagian Pemerintahan
9.    Bagian Pembangunan
10.  Bagian Perbatasan


Pembentukan Bagian Perbatasan yang merupakan satu kesatuan dengan Sekretariat, dengan keterbatasan Pegawai yang hanya terdiri dari 3 Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon VI yaitu:
1.    Kepala Bagian   ( Eselon III/b)
2.    Kasubbag Kerjasama   (Eselon IV/a)
3.    Kasubbag Pengelola Batas Negara dan Batas Daerah.   (Eselon IV/a)

C. Dasar Hukum pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan
    Dengan adanya aspirasi masyarakat daerah perbatasan yang menginginkan agar pelayanan perbatasan benar-benar maksimal, untuk itu oleh Pemerintah Eksekutif dan Legislatif melakukan pembahasan demi pembahasan akhirnya berhasil membentuk suatu peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasai dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di daerah perbatasan.

Adapun Struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten  Nunukan  Sebagai Berikut:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
       ⦁ Kasubbag Program
       ⦁ Kasubbag Umum
       ⦁ Kasubbag Keuangan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Potensi kawasan
       ⦁ Kasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
       ⦁ Kasi Pengembangan Sumber Daya Alam
4. Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerja Sama
       ⦁ Kasi Pengelola Batas Negara dan Batas Daerah
       ⦁ Kasi Kerjasama
5. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan
       ⦁ Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana
       ⦁ Kasi Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana


D. Data yang dapat kami Himpun
     1. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan
    2. Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama
    3. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan


    Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada BPPD Kabupaten Nunukan sebagai data untuk mengetahui gambaran Potensi Kawasan Perbatasan dan Perkembangan Infrastruktur Perbatasan yang meliputi antara lain :
1. Mengetahui permasalahan pembangunan di wilayah Perbatasan.
2. Menjadi input strategis dalam perencanaan pembangunan potensi  dan Infrastruktur tingkat perkembangan masyarakat di kawasan perbatasan .
3. Menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan BPPD sesuai dengan tipologi potensi dan perkembangan masyarakat.
4. Koordinasi, Kerjasama dan program pembangunan di wilayah perbatasan.
5. Penyediaan Foto-foto kegiatan Inprastruktur di wilayah perbatasan Kecamatan Nunukan
Kabupaten Nunukan.