NEWS FLASH

DISHUTBUN

Humas Pemkab Nunukan | Kamis, 03 September 2015 - 11:09:47 WIB | dibaca: 2264 pembaca

PROFIL DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
A. LATAR BELAKANG  
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Nunukan untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.
   Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Nunukan.  Sejak berdirinya Dinas Kelautan dan Perikanan telah banyak memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap masyarakat baik yang berada di pedalaman maupun di pesisir Kabupaten Nunukan.\
 
B. VISI DAN MISI
VISI : “Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Yang Optimal, Adil, Aman, kompetitif dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera dalam rangka mendukung GERBANG EMAS”
 
MISI :
1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan.
2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan Profesionalitas SDM dan Kinerja Aparatur Kelautan dan Perikanan.
 
C. ORGANISASI
1. Sejarah Berdirihnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan dengan nama Dinas Perikanan dan Kelautan (DISKANLA). PERDA tersebut pernah dirubah dengan PERDA Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001.  Sehubungan dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, PERDA Nomor 03 Tahun 2001 tersebut perlu disesuaikan dan diterbitkanlah PERDA Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan sebagai dasar pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
   Dikeluarkannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, merupakan paradigma baru yang membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang keseluruhannya diarahkan untuk menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.
   Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
 
2. Tugas Pokok dan Fungsi
a. TugasPokok
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 
b.    Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perikanan budidaya;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengawasan, perijinan, pengolahan, pemasaran dan kelembagaan;
7. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinnya.