BUPATI SAMPAIKAN PANDANGAN PEMERINTAH TERHADAP RAPERDA PERSAMPAHAN

Warta Humas - Seusai memberi arahan pada Apel Gabungan OPD di Kantor Bupati Nunukan, hari ini, Rabu (03/07) Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid,SE.,MM menghadiri Rapat Paripurna Ke 6 Masa Sidang II Tahun 2019 untuk memberikan tanggapan Pemerintah atas nota Penjelasan DPRD terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Sampah.

Di awal penjelasannya, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid selaku Pemerintah Daerah menyambut baik terhadap kerja keras DPRD Kabupaten Nunukan khususnya Badan pembentukan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah demi melaksanakaan pembangunan hukum di Kabupaten Nunukan

Lebih lanjut disampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu DPRD Nunukan melalui Alat Kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah inisiatif DPRD di hadapan sidang paripurna sebelumnya. Terhadap penyampaian nota penjelasan rancangan peraturan daerah tersebut diatas maka disampaikan pandangan pemerintah.

" Pertama, bahwa alasan rancangan peraturan daerah yang disampaikan atas inisiatif DPRD sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Nunukan adalah dalam rangka untuk melakukan penyempurnaan atas Peraturan daerah Kabupaten Nunukan nomor 12 Tahun 2008 tentang pengelolaan Kebersihan", tutur Bupati.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sejak terbitnya undang undang tentang sampah peraturan pelaksanaan yang mengikutinya maka banyak terjadi perubahan mendasar dalam istilah dan strategi pengelolaan sampah mulai dari sumber hingga tempat pembuangan sampah akhir.

" Setelah Pemerintah Daerah mempelajari rancangan peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah menilai bahwa rancangan peraturan daerah tersebut sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kabupaten Nunukan yang bersih dan sehat.

Yang kedua, terkait dengan alasan inisiasi rancangan peraturan daerah dari DPRD sebagaimana disampaikan pada rapat sebelumnya, Pemerintah Daerah menilai bahwa permasalahan sampah menjadi tanggung jawab bersama sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan secara konorehensif dan terpadu dari sumber sampai tempat pembuangan akhir.

" Setiap dari kita harus mengambil peran secara masif sehingga permasalahan penanganan pengurangan sampah di Kabupaten Nunukan secara berangsur angsur dapat dilaksanakan", tutur Bupati.

Untuk proses selanjutnya, Bupati berharap agar pembahasan secara bersama - sama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Nunukan dengan Tim Asistensi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Nunukan dapat melakukan pengharmonisan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati - hatian dan kecermatan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan.(tus/do/Humas)

  • Share :

SKPD / OPD