PEMAPARAN HASIL EVALUASI SURVEI KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018

News Update - Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melakukan pemaparan hasil Evaluasi Survei Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Nunukan Tahun 2018 di Ruang VIP Lt. IV Kantor Bupati Nunukan pada Kamis (2/5). Pemaparan tersebut dibuka oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid didampingi Sekda dan turut hadir jajaran OPD Kabupaten Nunukan.

Dalam sambutannya, Bupati Nunukan menyampaikan bahwa "kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan saya tegaskan bahwa pada tahun 2019 ini seluruh Perangkat Daerah sudah harus Zona Hijau, semua Perangkat Daerah harus melakukan pembenahan dan perbaikan mutu layanan Publik yang profesional penyiapan fasilitas pendukung layanan dan Saya harapkan adanya Inovasi dalam Pelayanan Publik". ungkap Laura.

Sesuai Peraturan Undang-undang Nomor 14 tahun 2017 pemerintah Kabupaten Nunukan telah melaksanakan penilaian Indeks kepuasaan masyarakat tahun 2018. Saya telah mengeluarkan surat keputusan Bupati tentang pemberian penghargaan terhadap unit Pelayanan Publik ,5 UPP dengan predikat sangat baik, 24 UPP dengan Predikat Baik dan 5 UPP dengan Predikat Kurang baik . kepada UPP yang sangat baik dan baik telah diberikan penghargaan dan bagi UPP yang kurang baik telah diberikan surat teguran tertulis termasuk bagi 13 UPP yang tidak melakukan Survei kepuasan masyarakat.

Dari penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah diperoleh hasil, dua perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan Zona Hijau, Tiga Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan Zona Kuning dan Empat Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan Zona Merah. (MD/Foto: HM).

  • Share :

SKPD / OPD