PEMBEKALAN CALON ANGGOTA DPRD NUNUKAN, SEKDA PAPARKAN KEMITRAAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

Warta Humas – Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus ,S.IP., M.Si memberikan paparannya sebagai narasumber dalam pembekalan calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Sabtu (10/08/2019) di Ballroom Hotel Laura.

Sesuai jadwal yang disusun oleh Sekretariat DPRD Nunukan, seusai Kapolres Nunukan yang menyampaikan paparannya tentang SOP Pengamanan Pelantikan, Serfianus melakukan paparan dengan tema “Kemitraan Eksekutif dan Legislatif”.

Di hadapan para calon anggota DPRD yang baru terpilih ataupun yang terpilih kembali, Serfianus memulai paparan dengan menjelaskan latar belakang dibangunnya kemitraan Eksekutif dan Legislatif. Latar belakang tersebut yaitu untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, membangun manajemen pemerintahan daerah yang responsif, akuntabel, tarnsparan dan efisien, serta menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan / susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Disampaikan juga bahwasannya berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 diatur tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih secara demokratis, dan DPRD yang terdiri dari anggota DPRD yang dipilih melalui pemilu.

Mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serfianus menjabarkan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Fungsi DPRD terdiri atas 3 hal yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tiga fungsi ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Terkait dengan fungsi anggaran, DPRD melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

Terkait dengan pembahasan anggaran, apa saja yang dilakukan oleh DPRD ?, dijelaskan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh DPRD dalam pembahasan anggaran, yaitu membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan RKPD, membahas Raperda Provinsi/ Kab/Kota tentang APBD Provinsi/ Kab/Kota, membahas Raperda Provinsi/ Kab/Kota tentang perubahan APBD Provinsi/ Kab/Kota, dan membahas Raperda Provinsi/ Kab/Kota tentang Pertanggung jawaban APBD Provinsi/ Kab/Kota.

Dari penjabaran UU 23 Tahun 2014 ini kemudian dapat dikelompokkan peran DPRD dan Pemerintah Daerah ddalm pengelolaan keuangan, jika DPRD memiliki peran legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka Pemerintah Daerah memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan.

Selanjutnya disampaikan mekanisme penganggaran dalam konteks tugas dan wewenang. Dalam Pasal 65 Ayat (1) huruf d UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Sedangkan tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) huruf b dan Pasal 154 ayat (1) huruf b UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Gubernur/ Bupati/ dan Walikota.

“ Itu adalah tugas dan wewenang yang telah diatur, jadi apabila bapak ibu turut menyusun anggaran maka sebenarnya itu sudah mengambil tugas dari Kepala Daerah, karena tugas bapak ibu adalah membahas dan memberikan persetujuan”, tutur Serfianus.

Selanjutnya selain memaparkan tentang jadwal penyusunan dan penetapan APBD dalam satu tahun anggaran, Serfianus sebelum menutup paparan juga menyampaikan perihal sanksi administratif yang termuat dalam pasal 311 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini. Dalam pasal tersebut disabutkan Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen – dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan paraturan perundang – undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda ini dibahas oleh kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama, dan apabila dalam prosesnya tidak dapat memenuhi waktu yang telah ditentukan maka Kepala Daerah dan Anggota DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak – hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan selama 6 (enam) bulan.

“ Jadi bila tidak bisa menepati waktu dalam penetapan APBD, maka Bupati dan juga bapak ibu sebagai anggota DPRD menerima sanksi tidak menerima gaji selama enam bulan, dan selanjutnya anggaran ditetapkan melalui Perkada (Peraturan Kepala Daerah) yang isinya hanya menganggarkan untuk operasional saja, ini untuk menjadi atensi kita bersama ”, tutur Serfianus. (Humas)

  • Share :

SKPD / OPD