PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 DISETUJUI

WARTA HUMAS – Rapat Paripurna ke – 18 Masa Sidang 2 Tahun 2019 dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD Tentang Persetujuan Penetapan Atas RAPD Tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2019 diselenggarakan hari ini, jumat (09/10) di Kantor DPRD Nunukan.

Dalam Sambutan Bupati yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus disampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Nunukan yang telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan penuh kesungguhan dan keseriusan, sehingga diperoleh suatu kesepakatan serta dapat dilakukan penetapan peraturan tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2019 berdasarkan arah kebijakan umum perubahan anggaran serta plafon anggaran sementara perubahan APBD TA 2019 yang keseluruhannya itu merupakan kebutuhan pembangunan di kabupaten Nunukan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tujuan dilakukannya mekanisme perubahan APBD Tahun 2019 adalah untuk lebih memaksimalkan anggaran yang ada guna membiayai pembangunan daerah.

“Prinsip Money Follow Function, agar lebih difokuskan kepada Money Follow Program dimana setiap kebijakan harus terukur dengan bobot yang lebih tinggi untuk kemakmuran rakyat”, tutur Serfianus.

Dikatakan lebih lanjut kedewasaan bersikap dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten Nunukan dan berlandaskan semangat kebersamaan untuk kepentingan masyarakat sangat penting sehingga perbedaan pandangan dapat disatukan.

Disadari memang dalam penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 masih jauh dari kesempurnaan karena ketersediaan anggaran yang masih terbatas sehingga ada aspirasi – aspirasi masyarakat yang masih belum terakomodir.

“ Namun kita selalu berupaya untuk berbuat lebih baik pada tahun berikutnya, sehingga cita – cita untuk mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan kabupaten Nunukan apat terwujud”, tambahnya.

Menutup sambutannya, Bupati Nunukan kembali mengingatkan kepada segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Nunukan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Karena pengabdian yang kita lakukan ini merupakan kewajiban selaku aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat”, tutur Serfianus. (Humas)

  • Share :

SKPD / OPD