DINAS PERIKANAN NUNUKAN SOSIALISASIKAN TATA RUANG ZONASI PETANI PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT DI NUNUKAN

News Update - Pasca kejadian penangkapan pembudidaya rumput laut Nunukan oleh pihak keamanan Malaysia di perairan perbatasan Indonesia - Malaysia beberapa waktu lalu, Dinas Perikanan Nunukan memberi perhatian khusus untuk menyelesaikan persoalan Tata Ruang Zonasi di wilayah perairan perbatasan Indonesia - Malaysia. Bekerja sama dengan Kelurahan Nunukan Utara, Dinas Perikanan Nunukan mengelar Sosialisasi dan Penyuluhan Petani Rumput Laut dan Nelayan Kabupaten Nunukan Tentang Tata Ruangan Zonasi di Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia - Malaysia di Aula Pertemuan Kantor Kelurahan Nunukan Utara siang ini. (1/2)

Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili Bapak Muh. Husni selaku Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Laut mengatakan, "pada tahun 2018 yang lalu sudah diterbitkan Perda akan tata ruang zonasi petani pembudidaya rumput laut dan nelayan sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Semoga kedepannya keamanan laut lebih baik lagi bagi pembudidaya rumput laut di Nunukan."

Dansatgas Mabes Polri diwakili Wadan Satgas Letkol Anwar juga hadir dalam kegiatan ini, "Kehadiran saya disini karena kejadian penangkapan petani pembudidaya di Nunukan beberapa waktu yang lalu, maka kami hadir untuk membantu akan kejadian seperti itu bahkan kejadian ini sudah masuk di Rapimnas TNI Polri," terang Letkol Anwar.

"Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti kemarin. Tidak hanya itu kita juga berharap seluruh petani agar dapat mengikuti aturan yang sudah ditentukan, jika tidak kami akan tindak tegas sesuai aturan dan Undang-Undang,"

Konsulat RI Tawau yang diwakili Kompol Ahmad Fadilan berharap, "Kepada seluruh Masyarakat Indonesia yang berda di Nunukan agar tidak melakukan kegiatan Rumput lagi di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia. Karena itu semua itu melanggar Hukum dan jika ingin melakukan kegiatan di perairan perbatasan agar kiranya melengkapi dokumen-dokumennya, karena kejadian yang terjadi kemarin itu menjadikan pelajaran bagi petani rumput laut indonesia khususnya Nunukan. Dan kami sampaikan per tanggal 21 Januari 2019 kemarin Kerajaan Malaysia sudah mencabut permit/ ijin pengelolaan Rumput laut di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia khusunya di Nunukan - Tawau, jadi jangan lagi ada kegiatan Rumput Laut di sana".

Kegiatan Sosialisai dan Penyuluhan tersebut turut dihadiri Dirtjen PSDKP, Dinas Perikanan Prov. Kaltara, Dinas Perikanan, Bagian Pemerintahan, Bagian Perbatasan, Camat Nunukan, sedangkan instansi Vertikal juga turut hadiri Kodim Nunukan, KSKP Nunukan, Basarnas Nunukan, KPLP Nunukan, Konsulat RI di Tawau, Toko Masyarakat, LSM dan turut Petani Budidaya Rumput laut dan Nelayan yang pernah tertangkap di perairan Indonesia - Malaysia. (HBM)

  • Share :

SKPD / OPD